TRIBUNMETRO.COM, JAKARTA – Etika dan integritas aparatur negara kembali menjadi sorotan menyusul munculnya isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut-sebut menyeret sejumlah oknum di lingkungan penegak hukum.
Ketua Komisi Penataan Organisasi DPP Partai Ummat, Dr. Jamai Suni, S.E., M.M., menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari perspektif etika kelembagaan dan tanggung jawab jabatan.
Menurutnya, setiap institusi negara dibentuk untuk menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengabdian kepada bangsa. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki aparatur negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik pribadi maupun kelompok.
Dr. Jamai menjelaskan bahwa etika bernegara mengharuskan setiap pejabat dan aparatur menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, kepatutan, kejujuran, serta kepatuhan terhadap aturan dan mekanisme kelembagaan.
Apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut terbukti, tindakan demikian dapat menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan tanggung jawab profesional dan sumpah jabatan.
Ia mengingatkan bahwa kewenangan intelijen maupun instrumen pengawasan negara semestinya digunakan sesuai hukum dan kepentingan nasional, bukan untuk membangun dominasi kelompok tertentu.
“Jabatan dan kewenangan bukanlah alat untuk memenuhi ambisi pribadi. Semuanya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” menjadi salah satu pokok pemikiran dalam pandangannya.
Lebih jauh, Dr. Jamai menilai bahwa loyalitas aparatur negara harus diarahkan kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan bangsa.
Menurutnya, profesionalisme lembaga tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan faksi maupun persaingan politik.
Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran etika yang dibiarkan dapat menciptakan preseden buruk bagi institusi negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Karena itu, ia mendorong agar setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang objektif, profesional, dan transparan.
Penegakan etika, menurutnya, bukan sekadar menjaga nama baik institusi, melainkan memastikan seluruh aparatur tetap berada dalam koridor pengabdian kepada negara dan rakyat.
