TRIBUNMETRO.COM, JAKARTA, 4 November 2026 – Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) berharap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk memperkuat reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Umum WIB, Siti Fatimah, S.H., menilai perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut harus menjadi perhatian seluruh institusi negara.
Menurutnya, reformasi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut integritas, pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban pejabat yang diberikan kewenangan.
Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
WIB meminta agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh sehingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap.
Siti Fatimah menilai kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kewenangan aparat penegak hukum harus selalu berada dalam koridor hukum.
Penggunaan teknologi pengawasan, akses terhadap informasi elektronik, dan pengelolaan data masyarakat harus memiliki batas yang jelas.
WIB berharap pemerintah dapat menjadikan perkara ini sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan tata kelola kewenangan di lingkungan institusi negara.
Menurutnya, reformasi yang sesungguhnya harus mampu memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.
WIB berharap proses hukum berjalan tuntas, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Siti Fatimah menegaskan bahwa tujuan utama pengusutan perkara ini adalah terungkapnya kebenaran dan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
